Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan pihaknya menyambut baik Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang memberikan insentif untuk impor mobil listrik.
Bob Azam, yang berbicara di acara Toyota Dunia Pers Gathering 2023 dalam Ibukota Indonesia awal pekan ini, mengungkapkan Toyota berharap regulasi baru itu sanggup menciptakan pangsa mobil listrik di dalam Indonesia.
“Kita berharap regulasi baru ini mampu creating market. Jadi nomor satu memang, how to create demand,” kata Bob.
Ia menjelaskan sejarah lapangan usaha otomotif Indonesia juga bermula dari impor hingga pada waktu ini telah bisa saja menjadi salah satu pengekspor mobil di area dunia.
“Sejarah kita mulai dari impor dulu. Begitu lingkungan ekonomi besar, kita bangun manufaktur. Saat bursa besar lagi, kita bangun rantai pasok komponen. Begitu tambahan besar lagi, kita ekspor,” terang dia.
Lebih lanjut Bob berharap apabila pangsa mobil listrik telah terbentuk, maka penanaman modal kendaraan listrik akan mengalir deras ke Tanah Air.
“Kita berharap adanya aturan baru ini, market mampu terbentuk sehingga tidaklah tertutup kemungkinan sektor manufaktur mempertimbangkan masuk ke sektor elektrifikasi,” tutup Bob.
Sebelumnya diwartakan Presiden Jokowi pada pekan ini telah terjadi meneken Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan menghadapi Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Proyek Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Peraturan baru yang disebutkan mengatur bahwa perusahaan yang dimaksud mengimpor mobil listrik utuh ke Indonesia akan diberikan keringanan bea masuk impor; insentif PPnBM juga pajak daerah.
Meski demikian perusahaan yang mendapat insentif harus berikrar untuk berinvestasi di dalam Indonesia. Jika komitmen dilanggar, maka perusahaan yang disebutkan akan dikenai sanksi sebagai denda.
Selain itu aturan yang tersebut sebanding juga mengatur tentang target TKDN kendaraan listrik di area Indonesia, baik motor maupun mobil. Regulasi ini memundurkan target TKDN 40 persen untuk kendaraan listrik roda dua kemudian roda empat ke tahun 2026 mendatang. Sementara kewajiban TKDN 60 persen diundur ke tahun 2030 serta 80 persen untuk tahun selanjutnya.
Pada aturan sebelumnya, Perpres No 55 tahun 2019, kewajiban TKDN 40 persen pada kendaraan listrik yang mana dijual di dalam Indonesia harus dicapai pada 2024. Sementara TKDN 60 persen wajib dicapai pada 2027 juga TKDN 80 persen pada tahun berikutnya.
